Status Tak Jelas, Honorer Digaji Tidak Manusiawi

Merekalah guru honorer yang kini mengisi kekurangan guru.

Status kepegawaian guru honorer dinilai tidak jelas, bahkan gaji yang diterimanya tidak layak. Hal ini dikatakan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/3).

"Honornya juga tidak manusiawi," kata Sulistyo dikutip dari Republika.

Menurutnya, guru honorer yang seharusnya didahulukan untuk seleksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) malah menjadi korban 'permainan' data di tingkat kabupaten/kota. Orang-orang yang erat dengan kekuasaan yang masuk database.

"Setelah kami minta MenPANRB untuk memprosesnya, gres lalu BKD melaksanakan pendataan. Di situlah data-data siluman banyak dimasukkan. Motif siluman itu ya untuk menggolkan orang-orang yang erat dengan sentra kekuasaan untuk diterima menjadi PNS," kata Sulistyo.

Pemerintah menilai jumlah guru sudah cukup. Padahal berdasarkan catatan PGRI, jumlah guru disebut sudah cukup itu alasannya menyertakan guru honorer. Data yang dimiliki pemerintah ihwal jumlah guru di Indonesia tidak akurat.

"Ini serius kami sampaikan, Pemerintah memakai data menyesatkan yang menyebut bahwa guru itu jumlahnya berlebihan di Indonesia. Itu sungguh-sungguh salah," kata Sulistyo.

Baca juga: BKN Sebut Jumlah Guru di Indonesia Sudah Cukup

Data jumlah guru yang selama ini dipakai pemerintah yaitu termasuk jumlah guru honorer yang belum berstatus PNS. Sehingga seakan-akan kebutuhan guru di dalam negeri sudah lebih dari cukup.

"Padahal, merekalah (guru honorer) yang kini mengisi kekurangan guru itu. Sehingga seakan-akan kebutuhan guru di Indonesia sudah cukup," imbuhnya.

Advertisement